Penyerapan Anggaran DAK BOKB Tahun 2024

Kuala Kapuas, 26 Februari 2024.Di Aula Dinas P3APPKB Kab.Kapuas.

Kepala Dinas dr.Tri Setyautami, MPHM di dampingi Sekretaris Arnes Satyari Perwitajati dan Sekretaris Badan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Friedma Deny, S.E serta Jajaran.

Pada rapat teknis serapan anggaran BOKB non fisik atas pelaksanaan rencana anggaran dengan PPTK koordinator penerima usulan 2024 DP3APPKB Kabupaten Kapuas

Dalam sambutannya saat membuka Kegiatan, Kepala DP3APPKB Kabupaten Kapuas dr, Tri Setyautami, MPHM menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai bahan evaluasi/monitoring dana BOKB (Bantuan Opersional Keluarga Berencana) Non Fisik agar tercapai secara optimal, di mana dana BOKB tahun anggaran 2023 untuk Kabupaten Kapuas terealisasi sebesar 73,60 %.

"Saya berharap agar anggaran BOKB untuk Kabupaten Kapuas Tahun 2024 ini, dengan nilai sebesar RP 5,8 M dapat tercapai dengan maksimal" Ujarnya, di hadapan peserta PKB/PLKB.

Beberapa harapan dalam konteks penyerapan anggaran DAK BOKB termasuk:

Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana:Harapan bahwa dana DAK BOKB digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung program dan proyek pembangunan yang telah direncanakan.

Tercapainya Tujuan Pembangunan Daerah:Harapan bahwa proyek yang didukung oleh DAK BOKB dapat memberikan dampak positif pada pembangunan daerah, seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, atau sektor-sektor lain yang menjadi fokus pembangunan.

Penurunan Angka Stunting:Harapan bahwa sebagian dana DAK BOKB dapat diarahkan untuk program-program kesehatan dan gizi yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting di daerah tersebut.

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:Harapan bahwa hasil dari penyerapan anggaran DAK BOKB dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung, misalnya melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Transparansi dan Akuntabilitas:Harapan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana DAK BOKB, termasuk penyediaan informasi yang jelas kepada publik mengenai alokasi dan penggunaan dana tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan:Harapan bahwa masyarakat setempat dapat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek yang didukung oleh DAK BOKB.

Peningkatan Kapasitas Lokal:Harapan bahwa penyerapan anggaran DAK BOKB akan berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan proyek pembangunan.

Keberlanjutan Proyek:Harapan bahwa proyek-proyek yang didukung dapat dielola secara berkelanjutan setelah berakhirnya pendanaan DAK BOKB, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Inovasi dalam Pembangunan:Harapan bahwa DAK BOKB dapat digunakan untuk mendukung inovasi dalam pembangunan, baik dari segi teknologi maupun pendekatan pembangunan yang lebih efektif.

Sinergi Antara Pusat dan Daerah:Harapan akan terjalinnya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang didukung oleh DAK BOKB.

Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat:Harapan bahwa hasil dari penyerapan anggaran DAK BOKB akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

Peningkatan Daya Saing Daerah:Harapan bahwa program pembangunan yang didukung oleh DAK BOKB dapat meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.

Harapan-harapan tersebut mencerminkan aspirasi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi progres implementasi DAK BOKB agar dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

Kegiatan dilanjutkan dengan Pemaparan Materi pendampingan menu BOKB tahun anggaran 2024 yang di sampaikan oleh Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah Friedma Denny, SE.

Di tempat terpisah secara virtual dr. Jeanny Yola Winokan MAP, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah dalam arahannya menyampaikan bagi pengelola BOKB Non Fisik yang ada di Kabupaten/kota agar bisa memperhatikan beberapa hal seperti penyusunan rencana kegiatan, penganggaran, pelaporan, pelaksanaan kegiatan serta monitoring dan evaluasi, agar dana BOKB bisa terealisasi dengan maksimal.

(sumber Bkkbn prov.kalteng)